Saatnya Partai Berasaskan Islam Mengubah Visinya
Posted on 18. Nov, 2008 by PUSPeK Averroes in DISKUSI
Dari tahun ke tahun, keberadaan partai Islam semakin menjamur akan tetapi perolehan suaranya tetap. Bahkan bisa dikatakan menurun jika dibandingkan dengan tahun 1955. Hal ini disebabkan oleh kanibalisme dan eksklusivisme yang menggurita di dalam partai-partai Islam.
Suara PKS dari pertama berdirinya hingga sekarang mengalami perkembangan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan partai Islam lainnya. Akan tetapi kalau dilihat dari trend partai PKS memperoleh suara yang besar tetapi itu juga diikuti penurunan partai Islam lainnya. Hal ini dikarenakan PKS mengambil suara dari partai Islam modernis (PAN) daripada dari partai nasionalis dan partai Islam tradisional (PKB). hal ini lebih dikarenakan warga NU (PKB) yang mempunyai kehidupan sosial budaya yang berbeda dengan warga Islam moderat atau Muhammadiyah (PAN, PKS). Inilah yang menyebabkan perolehan suara dari partai-partai Islam menjadi menurun. Hal ini diungkapkan oleh Burhanuddin pada saat diskusi publik di gedung PPI Universitas Brawijaya Malang pada hari Senin, 3 November 2008 yang lalu.
Diskusi yang dihelat oleh The Religius Reform Project (Repro) bekerjasama dengan Puspek Averroes beserta Brawijaya Sosiological Thought (BST) dan Kedutaan Swiss di Jakarta itu, hadir sebagai nara sumber Sya’roni (Humas HTI Malang), Burhanuddin (Jaringan Islam Liberal), Zaki Pria Romaduddin (Humas PKS Kabupaten Malang), Ahmad Imron Rozuli (Dosen FIS Brawijaya). Diskusi yang bertemakan “Menatap Partai Politik Berasaskan Islam di Indonesia” itu dimoderatori oleh Edi Purwanto (Puspek Averroes).
Tampil sebagai pembicara pertama adalah Zany Romaduddin. Dalam diskusi itu ia menegaskan bahwa keberadaan PKS merupakan sesuatu yang berbeda dengan partai Islam yang lain. Da’wah sebenarnya menjadi isu yang utama di dalam PKS. Jadi PKS tidak hanya bergerak dalam wilayah politik belaka. Politik hanya merupakan wadah dan sarana bagi PKS, bukan merupakan tujuan. Politik digunakan sebagai sarana untuk mengejawentahkan nilai-nilai universalitas Islam dalam masyarakat. Gerakan yang dilakukan tidak hanya pada tataran politik, tetapi juga pada tataran hukum, sosial, ekonomi, dsb yang bersifat riil di dalam masyarakat, cetus mantan Presiden Brawijaya ini.
Lebih lanjut menurut humas PKS Kabupaten Malang ini, PKS lebih tepat dikatakan sebagai partai dakwah. Dengan demikian kalau ada beberapa kelompok mengatakan bahwa PKS adalah partai politik semata. Itu tidak benar. PKS memiliki ragam pemberdayaan dan da’wah yang lingkup kerjanya bisa diuji di lapangan. Ini pula yang membedakan dengan partai lainnya yang hanya berjalan lewat lewat politik belaka.
Keuletan, kegigihan dan militansi kader menjadi kunci sukses PKS. Selain itu, PKS senantiasa tegas dalam pemberantasan korupsi. Satu-satunya partai yang bersih di Negara kita adalah PKS, lanjut Calon legislatif DPRD Jatim Dapil Malang Raya ini seolah berkampanye.
Di sisi lain Imron Rozuli menilai bahwa PKS sampai hari ini masih menjadi partai yang eksklusif. Kegaitannya hanya berkutat pada masalah yang berbau-bau Islam saja. Ini merupakan sebuah kewajaran karena PKS memiliki impian untuk mendirikan Negara yang berasaskan Islam. Akan tetapi agregasi kepentingan kelompok-kelompok di luar Islam akan semakin kentara. Di sisi lain, pluralitas yang selama ini menjadi ikon bangsa Indonesia juga akan tergoyang jika Negara Islam benar-benar bisa diimplementasikan, Imbuhnya.
Dosen Fakultas Ilmu Sosial Brawijaya ini menilai bahwa partai yang diterima oleh masyarakat adalah yang bisa menampung seluruh kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Sementara partai-partai politik yang berasaskan Islam yang ingin membawa nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia tifak mampu diterapkan di daerah lain yang bukan merupakan daerah “Islam”, misal:
Papua, Ambon dan Bali.
Sya’roni malah bertanya balik tentang keberadaan Demokrasi di Indonesia. Dia melihat bahwa demokrasi itu hanya sekedar pesta pora belaka dan yang lebih tragis adalah pruduk kapitalisme dan liberalisme. Demokrasi tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat terlebih masyarakat Islam.
Untuk keluar dari jeratan ini menurut sesepuh HTI Kota Malang ini, di Indonesia harus diberlakukan syari’at Islam. Ketika syariat Islam diterapkan di Indonesia, maka pluralitas di dalam masyarakat menjadi tetap terjaga. Cuma selama ini di beberapa golongan masyarakat masih terdapat adanya stigma-stigma negatif tentang penerapan syari’at Islam di Indonesia, Tegas Dosen di Universitas Islam Malang (UNISMA) ini.
Melihat gerak maju PKS yang signifikan, Ustazd Sya’roni memilih jalan lain. HTI sementara ini memilih untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Akan tetapi HTI menyarankan kepada PKS agar menggunakan kekuasaan sebagai metode untuk melaksanakan sesuatu, bukan tujuan. Sementara pendidikan politik dan penyadaran terhadap masyarakat melalui syariat Islam harus tetap senantiasa diperjuangkan. HTI selama ini memang masih berjuang secara cultural, akan tetapi perjuangan melalui kekuasaan juga tetap merupakan cara untuk memperjuangkan agar syari’at Islam dapat ditegakkan, tambahnya.
Menurut Burhanuddin, PKS besar dikarenakan ada jaringan dakwah dari atas sampai bawah yang tidak hanya membicarakan masalah politik, teapi juga ekonomi, hukum, masyarakat, dsb. Dengan sistem yang terstruktur rapi ini, kader-kader PKS bisa dioperasikan secara sistematis dan strategis. Dengan menggunakan isu Islam, PKS bisa mencuri kantong-kantong partai Islam.
Menurut peneliti LSI versi Saiful Mujani ini, ada persoalan serius dalam PKS. Dia melihat ada dua persoalan yang harus dihadapi PKS. Pertama label Islam yang sudah melekat di dalamnya. Label ini membuat partai ini sulit diterima oleh partai nasionalis dan partai Islam tradisional. Hal ini dikarenakan PKS hendak menerapkan ajaran-ajaran Islam secara menyeluruh dalam kehidupan masyarakat. Permasalahan yang kedua yaitu collective action dari massa PKS dimana aksinya bersifat Islamis dan menyinggung isu-isu internasional yang tetap berhubungan dengan Islam, kalaupun aksi yang bersifat nasionalis yang berada di luar Islam hanya muncul di kalangan elit PKS.
Senanda dengan Imron Rozuli, aktivis The Charta Politica ini juga melihat eksklusivisme di PKS masih kental sekali. Seolah PKS belum mampu menggeser isu-isunya. Sejauh ini masih berkutat pada isu-isu keIslaman saja. Menurut lulusan ANU ini, jika PKS ingin bisa berkembang, maka isunya harus dirubah dari Islam Partikular menjadi Islam yang universal dan humanis. Selain itu PKS dan partai-partai yang memiliki asas Islam juga harus bergegas untuk merubah visi gerakannya. (edi)
Fenomena partai politik berasaskan Islam bukanlah fenomena baru dalam politik kebangsaan di republik ini. Sejak digelarnya pemilu pertama tahun 1955, partai politik Islam telah mewarnai, bahkan mampu mendominasi perpolitikan nasional. Kini, di era transisi demokrasi, fenoema ini juga masih muncul sebagai keniscayaan demokrasi. Munculnya partai berasakan Islam sejak reformasi mengalami pasang surut. Pada Pemilu 1999, jumlah partai Islam peserta pemilu adalah sebanyak 17 partai. Dari jumlah tersebut, hanya PPP yang masuk lima besar dengan memperoleh suara 10,72 persen (59 kursi), PBB meraih 1,9 persen suara, dan PK 1,4 persen suara. Sementara PNU, PP, PSII, PPI Masyumi, dan PKU masing-masing hanya memperoleh satu kursi di DPR. Sebagian besar partai Islam lainnya hanya menjadi penggembira saja. Karenanya, pada pemilu 2004 partai politik Islam yang ikut pemilu hanya sebanyak lima partai yakni, PPP, PKS, PBB, PBR, dan PPNUI.
Ada sebuah pertanyaan besar, kemana sebenarnya visi partai politik berasaskan Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Benarkah partai politik Islam menempatkan kepentingan ideologfis di atas kepentingan kekuasaan. Ataukah hanya menempatkan Islam sebagai magnet politik untuk meraih dukungan massa di negeri yang 90 persen lebih didiami oleh pememluk Islam? Faktanya, partai politik adalah sebuah alat politik yang di era reformasi ini pilihan publik lebih banyak didekatkan pada komitemn partai politik terhadap kepentingan rakyat. Munculnya berbagai wacana jalur independen dalam pemilihan umum mengisaratkan bahwa isu agama ataupun ideologi yang diusung partai tidak dianggap penting lagi oleh mayoritas publik. Partai dengan ideologi apapun akan ditinggalkan oleh konstituennya jika visinya jauh dari memperjuangkan nasib rakyat.
Di samping itu, signifikansi antara asas Islam dengan aktualisasi ideologis dari nilai nilai Islam nampaknya bukanlah hubungan sebab akibat. Isu syariat Islam yang dimunculkan oleh berbagai partai politik baik yang ada di tingkat pusat maupun di tingkat lokal sering dianggap sebagai isu populis yang tidak lahir dari spektrum ideologis yang diperjuangkan. Di berbagai daerah, partai politik yang memunculkan isu pemberlakukan syariat Islam tidak hanya muncul dari partai politik yang “kebetulan” berlabelkan Islam. Syariat Islam yang diusung oleh politisi di daerah sering dinilai sebagai manuver politik sehingga tak jarang malah dimunculkan oleh partai-partai non-Islam. Ini bukanlah fenomena yang mengherankan karena hari ini memang orientasi semua partai politik yang berkontestasi dalam pemilu hanya dua, uang dan kekuasaan. Tak heran jika masalah Islam dan non Islam bukan menjadi persoalan penting ketika masuk di ruang politik. Di Bali misalnya, caleg beragama Hindu ternyata bisa mencalonkan sebagai caleg melalui salah satu partai Islam. Bahkan di Menado, Partai Islam yang dikenal cukup konsisten getol menyuarakan syariat Islam, rela mengangkat seorang Ketua partai beragama katolik demi meraih simpati masyarakat.
Di tengah semakin menurunnya jumlah partai Islam yang ikut dalam pemilu 2009, banyak pihak yang mempertanyakan bagaimana masa depan Partai politik berasaskan Islam akan berkiprah dalam politik kebangsaan. Di tengah kesadaran multikulturalisme yang semakin matang, akankah partai politik berasakan Islam melakukan permisifisme politik untuk mempertahankan eksistensinya? Pertanyaan ini juga mendorong pemikir-pemikir Islam membuka kembali kajian tentang hubungan agama dan negara. Bagaimana sebenarnya sejarah perabatan Islam Islam memberikan sumbangsihnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perdebatan lama antara simbolisasi islam dan pribumisasi nilai-nilai islam dalam berpolitik menjadi muncul kembali di ruang diskursif.